Resume Fungsi Pemerintah

Pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Fungsi pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

• Fungsi Alokasi: Yaitu fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan.
• Fungsi Distribusi: Yaitu penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan.
• Fungsi Stabilisasi: Yaitu pemnggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran.

Permasalahan utama yang muncul: bagaimana merancang kebijakan anggaran sehingga dengan tujuan yang berbeda-beda tersebut akan dapat dicapai secara lebih terpadu. Dalam The Wealth of Nations, Adam Smith mencatat empat fungsi “pengoreksi” yang dapat dijalankan oleh pemerintah:

1. Tugas memroteksi suatu kelompok masyarakat dari pelanggaran dan invasi yang dilakukan oleh kelompok lainnya.
2. Tugas memroteksi suatu kelompok masyarakat dari ketidakadilan dan dominasi yang dilakukan oleh anggota lain dalam masyarakat.
3. Tugas membentuk dan memelihara institusi publik agar memberi manfaat yang tinggi serta kesempatan kerja kepada masyarakat.
4. Tugas mempertemukan biaya yang diperlukan untuk mendukung peraturan-peraturan.

Alasan Keterlibatan Pemerintah dalam Ekonomi

Efisiensi Pareto: Situasi tertentu dimana mekenisme pasar mengarah pada alokasi sumber daya yang efisien yang timbul pada saat tidak seorangpun akan dapat dipuaskan secara lebih baik dengan tanpa menyebabkan orang lain menderita kerugian.

Alasan pemerintah melakukan intervensi pasar:

Kegagalan Pasar:

• Terdapat barang publik yang bersifat non-rival dan non-excludable.
• Konsumsi atau produksi barang/jasa publik yang mungkin meng-hasilkan suatu akibat eksternal kepada masyarakat yang tidak tercermin dalam harga barang.
• Tidak bisa bergeraknya sumber daya yang produktif.
• Informasi yang tidak simestris dan tidak sempurna.
• Permasalahan dari seleksi yang tidak menguntungkan dan bahaya moral.

Aspek Keadilan:

• Kepedulian secara luas atas kebutuhan mengatasi kemiskinan secara lebih serius harus menjadi perhatian oleh pemerintah.
• Peningkatan  keadilan memberiakan kontribusi positif pada per-tumbuhan ekonomi yang tinggi.
• Ketidakadilan sering menghasilkan situasi yang tidak aman.
• Peranan sektor swasta dan kebutuhan kemitraan dalam kesempatan, pemberdayaan dan proteksi perlu difasilitasi oleh pemerintah.

Tujuan negara kesejahteraan:

• Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
• Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
• Mengurangi kemiskinan;
• Menyediakan asuransi sosial (pendidikan,kesehatan) bagi rakyat miskin;
• Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
• Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
• Memberi proteksi sosial bagi tiap warga negara;

Latar Belakang Adanya Fungsi Alokasi

Seringkali mekanisme pasar berfungsi, namun kadangkala tidak

efisien. Beberapa alasan yang mendasari kemungkinan tersebut adalah karena:

1. Sebagai akibat dari kegagalan mekanisme pasar dimana hubungan yang seharusnya terjadi antara produsen dan konsumen dalam suatu mekanisme pasar tidak berjalan, sehingga pemerintahlah yang harus bersedia memproduksi barang publik tersebut. Dalam kasus ini, pemerintah harus mengambil tindakan apabila mekanisme pasar tidak berjalan.
2. Sebagai akibat dari kegagalan mekanisme pasar yang lain dimana proses politik akan menggantikan mekanisme pasar. Dalam kondisi ini, pemerintah harus menjamin bahwa proses politik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik akan dapat terjadi secara efisien.

Perbedaan yang mendasar antara barang pribadi dan barang publik:

Barang pribadi dapat diproduksi dan dijual kepada pembeli baik oleh swasta maupun oleh perusahaan pemerintah, sedangkan barang publik, dengan cara yang sama dapat diproduksi oleh perusahaan swasta dan dijual kepada pemerintah atau dapat juga diproduksi secara langsung oleh pemerintah, seperti misalnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

Barang Publik

Istilah barang publik digunakan untuk menggambarkan barang atau jasa apapun  yang disediakan oleh pemerintah, mulai dari lampu jalan sampai dengan keamanan nasional.

  

Sifat Tidak Bersaing (Non Rivalry)

Sifat tidak bersaing berarti bahwa barang tersebut dapat dikonsumsi sebanyak-banyaknya oleh seseorang tanpa akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh orang lain.

Sifat Tanpa Pengecualian (Non Excludability)

Istilah ini digunakan untuk menggambarkan ketidakmampuan dalam mencegah seseorang yang tidak memberikan kontribusi (tidak membayar) untuk ikut mengkonsumsi barang publik.

Penyediaan Barang melalui Anggaran

Dalam rangka penyediaan barang publik diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Permasalahan yang timbul kemudian adalah tentang jenis dan kualitas barang seperti apa yang harus disediakan oleh pemerintah. Fungsi dan Aktivitas Pemerintah dalam Perekonomian timbul adalah ketika pemerintah perlu menetapkan jumlah uang yang harus ditarik dari masyarakat untuk menyediakan barang publik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan proses politik untuk mengungkapkan preferensi masyarakat kepada pemerintah tentang barang publik apa yang perlu disediakan dan melengkapinya dengan sumber-sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk membayar barang-barang publik tersebut.

Efisiensi Penyediaan Barang Publik oleh Pemerintah

Dalam hal efisiensi penyediaan barang publik oleh pemerintah, seorang ekonom Italia mengusulkan konsep efisiensi yang dikenal dengan istilah Efisiensi Pareto (Pareto Efficiency). Efisiensi Pareto didefinisikan sebagai suatu pengaturan ekonomi tertentu adalah efisien jika di sana tidak dapat dilakukan pengaturan kembali yang akan menyebabkan seseorang menjadi lebih baik tanpa merugikan posisi orang lain.

Kondisi-kondisi berikut harus terpenuhi untuk mencapai efisiensi pareto:

1. Efisiensi menghendaki bahwa dengan menggunakan teknologi terbaik, jumlah tertentu barang X harus diproduksi sedemikian rupa sehingga memungkinkan diproduksinya Y sebanyak-banyaknya pada saat yang sama dan demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, jika suatu teknologi memungkinkan diproduksinya 10 unit barang X dan 8 unit barang Y, sedangkan teknologi lain memungkinkan diproduksinya 10 unit barang X dan hanya 5 unit barang Y, maka jelas bahwa teknologi pertama yang akan terpilih.
2. Tingkat substitusi marjinal dalam mengkonsumsi barang X dan Y harus sama baik bagi konsumen A maupun B. Artinya tingkat dimana 60 Bab 4: Fungsi dan Aktivitas Pemerintah dalam Perekonomian A dan B berkeinginan untuk menukarkan unit barang X dengan barang Y haruslah sama. Jika A ingin memberikan satu unit barang X untuk dua barang Y, sedangkan B mau menukarkan tiga unit barang Y untuk satu unit barang X, maka hal ini akan menguntungkan keduanya bila melakukan pertukaran, dimana A akan dapat meningkatkan konsumsinya terhadap barang Y sedangkan B dapat meningkatkan konsumsinya terhadap barang X, sampai tercapai tingkat substitusi marjinal yang sama.
3. Tingkat substitusi marjinal barang X untuk barang Y dalam konsumsi haruslah sama dengan tingkat transformasi marjinal di dalam produksi. Tingkat transformasi marjinal dapat didefinisikan sebagai suatu tambahan unit barang X yang dapat diproduksi bila produksi barang Y dikurangi satu unit. Jadi jika tingkat substitusi marjinal di dalam konsumsi adalah 3X dan 2Y, sedangkan tingkat transformasi marjinal di dalam produksi adalah 3X untuk 1Y, maka akan lebih diinginkan untuk meningkatkan output barang X dan mengurangi barang Y sampai kedua tingkat tersebut menjadi sama.

Dalam ilmu ekonomi, teori distribusi biasanya mengacu pada teori mengenai peranan faktor produksi, yaitu teori penetapan harga faktor produksi dan pembagian pendapatan nasional dari penghasilan atas tanah, tenaga kerja dan modal.

Teori ini memainkan peranan yang sangat penting dalam analisis ekonomi, namun demikian penekanan teori peranan produksi lebih pada pengalokasian yang efisien.

Konsep Keadilan

Keadilan merupakan isu sentral dalam sektor ekonomi dan kebijakan publik. Idealnya, sistem perpajakan dan belanja publik harus dapat menjamin terciptanya suatu pengorbanan yang adil dari setiap warga negara, bukan dalam ukuran rupiahnya namun lebih pada utilitasnya. Sehingga apabila ada dua kelompok ekstrim dalam masyarakat, si miskin dan si kaya, akan terasa sangat logis jika standar adil dalam pengorbanan dipenuhi melalui sistem yang menjamin bahwa kontribusi si miskin harus lebih kecil dari kontribusi si kaya.

Konsep Keadilan Horizontal

Dalam konsep ini, diasumsikan bahwa setiap orang memiliki kapasitas yang sama untuk menikmati pendapatan, atau paling tidak, kapasitasnya berada dalam suatu interval tertentu. Oleh karena itu, dari setiap orang akan ditarik pajak dengan jumlah yang sama. Sedangkan pemerintah akan menyediakan sejumlah barang publik yang sama pula.

Konsep Keadilan Vertikal

Dalam konsep ini, keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara berbeda disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Dasar pengukuran dapat berupa pendapatannya, kekayaannya, dan kebutuhan atau kemampuannya untuk membayar. Oleh karena itu, melalui konsep ini, jumlah pajak yang ditarik dari setiap orang tidaklah sama, namun disesuaikan dengan kondisi mereka.

Prinsip Kompensasi

Keadilan diterjemahkan sebagai optimalisasi pareto yang menyatakan bahwa tidak mungkin merubah kondisi seseorang menjadi lebih baik, tanpa menyebabkan kondisi orang lain sebaliknya (lebih buruk). Jadi dalam konsep ini akan tercipta peraturan atau kebijakan yang mau tidak mau akan terdapat pihak yang menang dan kalah.

Kebijakan Pemerintah dalam Fungsi Stabilisasi

Pada intinya, kebijakan pemerintah dalam fungsi stabilisasi dirancang untuk menjaga stabilitas perekonomian seperti mempertahankan atau mencapai kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang pantas, neraca pembayaran luar negeri yang sehat dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima. Dalam fungsinya menjalankan stabilisasi ini, pemerintah mempunyai dua instrumen penting yakni instrumen moneter dan instrumen fiskal:

• Kebijakan Moneter: Komponen kebijakan moneter antara lain meliputi ketetapan mengenai cadangan wajib bank, tingkat diskonto, kebijakan pengendalian kredit dan kebijakan pasar terbuka.
• Kebijakan Fiskal: Kebijakan menurunkan pajak dapat dilakukan dalam upaya pemerintah untuk memperbesar total belanja pemerintah, karena para wajib pajak akan mempunyai disposible income yang lebih besar sehingga diharapkan akan membelanjakan jumlah pendapatan yang lebih besar pula. Sejalan dengan itu, suatu kebijakan menambah pengeluaran publik jelas merupakan jenis kebijakan yang bersifat ekspansi, karena juga akan meningkatkan total permintaan agregat.

Stabilisasi Anggaran

Anggaran, khususnya pengeluaran publik, mempengaruhi tingkat permintaan agregat. Perubahan tingkat permintaan agregat pada akhirnya menentukan kesempatan kerja dan tingkat harga. Penentuan anggaran lebih condong sebagai proses politik ketimbang proses pasar. Namun demikian, dari sudut pandang ekonomi, tujuan politik adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang berguna bagi seluruh warga negaranya.